PPMJ No. 10, tentang Pelkat

PERATURAN PELAKSANAAN MAJELIS JEMAAT NOMOR   10

GPIB JEMAAT   “GETSEMANI” BALIKPAPAN

Tentang

PELAYANAN KATEGORIAL

Pasal  1

Pengertian

Pelayanan Kategorial adalah salah satu Unit Misioner di GPIB Jemaat GETSEMANI Balikpapan yang berfungsi sebagai wadah pembinaan warga jemaat dalam keluargasesuai kategori, agar berperan aktif dalam melaksanakan Panggilan dan Pengutusan Gereja secara utuh dan berkesinambungan.

Semua warga jemaat  yang dimaksudkan dalam Peraturan Pelaksanaan                 Majelis Jemaat Nomor 1

GPIB Jemaat  “GETSEMANI”  Balikpapan  Pasal 3 dapat menjadi anggota salah satu Pelayanan

Kategorial sesuai kategori usia nya.

Pasal  2

N  a  m  a

Pelayanan Kategorial  sebagai wadah pembinaan warga jemaat sebagaimana dimaksud pada pasal 1  peraturan ini, diatur menurut kategori usia sebagai berikut  :

1.    Anak – anak, disebut PelayananAnak

2.    Teruna, disebut  Persekutuan Teruna

3.    Pemuda, disebut Gerakan Pemuda

4.    Ibu, disebut Persekutuan Kaum Perempuan

5.    Bapak, disebut Persekutuan Kaum Bapak

6.    Lanjut usia, disebut  Persekutuan Kaum Lanjut Usia

Pasal  3

Pelayanan Anak

Anggota  Pelayanan Kategorial Pelayanan Anak adalah :

1.         Semua warga jemaat  (yang terdaftar) dan berusia dari  3 sampai dengan 12 (dua belas) tahun.

2.         Anak-anak yang bukan warga jemaat sebagaimana dimaksud pada butir  1 pasal ini, tetapi atas kemauan sendiri atau atas kemauan orangtua mendaftar sebagai anggota Pelayanan Kategorial Pelayanan Anak, yang dinyatakan dengan surat persetujuan dan ditandatangani di atas meterai.

Pasal 4

Persekutuan Teruna

Anggota  Pelayanan Kategorial Persekutuan Teruna adalah :

1.         Semua warga jemaat  (yang terdaftar) dan berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun.

2.         Teruna yang tidak termasuk dalam butir 1 pasal ini, tetapi secara biologis dan psikologis tidak atau belum menjadi anggota Pelayanan Kategorial Pelayanan Anak atau Gerakan Pemuda, dan atas kemauan sendiri mendaftar sebagai anggota Pelayanan Kategorial Persekutuan Teruna.

3.         Teruna yang tidak termasuk dalam butir 1  pasal ini tetapi atas kemauannya sendiri atau atas kemauan orang tua mendaftar sebagai anggota Pelayanan Kategorial Persekutuan Teruna, yang dinyatakan dengan surat persetujuan dan ditandatangani di atas meterai.

Pasal 5

Gerakan Pemuda

Anggota  Pelayanan Kategorial Gerakan Pemuda adalah :

1.         Semua warga jemaat (yang terdaftar) berusia 18 (delapan belas) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) tahun dan belum kawin.

2.         Pemuda yang tidak termasuk dalam butir 1 pasal ini tetapi atas kemauannya sendiri

        mendaftar sebagai anggota Pelayanan Kategorial Gerakan Pemuda.

Pasal  6

Persekutuan Kaum Perempuan

Anggota  Pelayanan Kategorial Persekutuan Kaum Perempuan adalah  :

1.         Semua warga jemaat kategori perempuan dewasa  (yang terdaftar),berusia 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun.

2.         Semua warga jemaat kategori perempuan dewasa yang terdaftar, belum berusia 35 (tiga puluh lima) tahun tetapi sudah kawin.

3.         Perempuan dewasa yang tidak termasuk dalam butir 1 dan 2  pasal ini, tetapi atas kemauannya sendiri mendaftar sebagai anggota Pelayanan Kategorial Persekutuan Kaum Perempuan.

Pasal  7

Persekutuan Kaum Bapak

Anggota  Pelayanan Kategorial Persekutuan Kaum Bapak adalah :

1.         Semua warga jemaat kategori laki – laki dewasa (yang terdaftar),berusia 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun.

2.         Semua warga jemaat kategori laki – laki dewasa  (yang terdaftar), belum berusia 35 (tiga puluh lima) tahun tetapi sudah kawin.

3.         Laki – Laki dewasa yang tidak termasuk dalam butir  1 dan 2 pasal ini tetapi atas kemauannya sendiri mendaftar sebagai anggota Pelayanan Kategorial Persekutuan Kaum Bapak.

Pasal  8

Persekutuan Kaum Lanjut Usia

Anggota  Pelayanan Kategorial Persekutuan Kaum Bapak adalah :

1.         Semua warga jemaat (yang terdaftar)  dan berusia 60 (enam puluh) tahun keatas.

2.         Semua orang tua yang tidak termasuk dalam butir 1 pasal ini, tetapi atas kemauan sendiri mendaftar sebagai anggota Pelayanan Kategorial Persekutuan Kaum Lanjut Usia.

Pasal  9

Pengurus

Pengurus Pelayanan Kategorial berfungsi membantu Majelis Jemaat dalam memikirkan penjabaran dan pelaksanaan Kebijakan Umum Panggilan dan Pengutusan Gereja  di jemaat.

Pasal 10

Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus

Pengurus Pelayanan Kategorial bertugas  :

1.         Menjabarkan Kebijakan Umum Panggilan dan Pengutusan Gereja ke dalam Program Kerjadan Anggaran Pelayanan Kategorial  yang bersangkutan sebagai bagian tak terpisahkan dari Program Kerja dan Anggaran Jemaat .

2.         Melaksanakan Program Kerja dan Anggaran Pelayanan Kategorial yang bersangkutan setelah ditetapkan oleh Sidang Majelis Jemaat sebagai bagian tak terpisahkan dari Program Kerja dan Anggaran Jemaat.

3.         Mengadakan koordinasi dengan Pelaksana Harian Majelis Jemaat Majelis Jemaat melalui Ketua III dalam rangka menjabarkan dan melaksanakan Program Kerja dan Anggaran Jemaat sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan 2 pasal ini.

4.         Membuat proposal/rencana pelaksanaan kegiatan non rutin dan menyampaikannya kepada Pelaksana Harian Majelis Jemaat melalui Ketua III untuk mendapat persetujuan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum waktu pelaksanaan kegiatan.

5.         Membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan pertanggung-jawaban keuangan dan menyampaikannya kepada Pelaksana Harian Majelis Jemaat melalui Ketua III selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah kegiatan dilaksanakan.

6.         Membentuk Sekretariat Bersama Pelayanan Kategorial untuk melaksanakan kegiatan terpadu dan sebagai forum komunikasi antar Pelayanan Kategorial di jemaat.  Sekretariat Bersama dipimpin oleh seorang koordinator dan seorang wakil koordinator yang diatur secara bergilir setiap 6 (enam) bulan.

Pasal  11

Susunan Pengurus

Susunan Pengurus Pelayanan Kategorial.

1.    Ketua

2.    Wakil Ketua

3.    Sekretaris

4.    Wakil Sekretaris

5.    Bendahara

6.    Koordinator Bidan-bidang

7.    Penanggung Jawab di sektor pelayanan.

Pasal    12

Rincian Tugas  Pengurus

1.    Ketua

        1.1.     Sebagai penanggung jawab umum dan menjalankan pimpinan aktif sehari-hari dan turut serta dalam pelayanan.

        1.2.     Mengawasi, meneliti dan menjaga agar semua kegiatan yang dilaksanakan, tidak menyimpang dari rencana kerja yang telah ditetapkan serta tidak bertentangan dengan Tata Gereja yang berlaku.

        1.3.     Memimpin rapat-rapat, pertemuan-pertemuan baik rapat pengurus maupun rapat anggota secara bergiliran dengan Wakil Ketua.

        1.4.     Bersama Sekretaris menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan berdasarkan masukan dari anggota pengurus lainnya.

        1.5      Bersama Bendahara menandatangani surat-surat mengenai keuangan.

        1.6.     Bersama Penanggung Jawab di sektor pelayanan membina anggota di sektor pelayanan yang bersangkutan.

2.    Wakil Ketua

        2.1.     Menjalankan tugas dan fungsi Ketua, bilamana Ketua berhalangan ataupun atas pendelegasian wewenang kepadanya.

        2.2.     Bersama Wakil Sekretaris menandatangani semua surat-surat ke dalam.

        2.3.     Bersama Ketua dan Bendahara membantu di dalam mengelola keuangan.

        2.4.     Mengkoordinir  pelaksanaan tugas  para Penanggung Jawab di sektor pelayanan.

3.    Sekretaris

        3.1.     Melaksanakan tugas tata usaha / kesekretarisan pada umumnya.

        3.2.     Bersama Ketua menandatangani semua surat-surat dan menyusun Rencana Kerja Tahunan.

        3.3.     Mempersiapkan rapat, undangan dan membuat notulen rapat yang bersangkutan

        3.4.     Bersama wakil Sekretaris mengatur kelancaran sekretariat.

        3.5.     Bersama Koordinator Bidang terkait berkoordinasi dengan Ketua III Pelaksana Harian Majelis Jemaat  dalam rangka penyusunan jadual pelayanan ibadah.

4.    Wakil Sekretaris

        4.1.     Menjalankan tugas dan fungsi Sekretaris bilamana yang bersangkutan berhalangan, atau atas pendelegasian wewenang kepadanya.

        4.2.     Membantu Sekretaris dan/atau mewakili Sekretaris dalam tugas tata usaha pendelegasian wewenang kepadanya.

        4.3.     Bersama Wakil Ketua dan Bendahara melakukan kegiatan usaha dana.

        4.4.     Membantu Wakil Ketua dalam mengkoordinir pelayanan dari Penanggung Jawab di sektor pelayanan.

5.    Bendahara

        5.1.     Bersama Ketua dan Wakil Ketua melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai Tata Gereja  yang berlaku.

        5.2.     Membantu Ketua dan Sekretaris dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.

        5.3.     Bersama Ketua menandatangani surat-surat yang menyangkut keuangan.

        5.4.     Menerima dan menyetor keuangan berupa kolekte-kolekte dan lain-lain kepada Bendahara Pelaksana Harian Majelis Jemaat  melalui kasir.

        5.5.     Bertanggung jawab atas administrasi keuangan.

6.    Koordinator Bidang-bidang

        6.1.     Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggung jawabkan seluruh kegiatan bidang-bidang yang ada pada masing-masing Pelayanan Kategorial.

        6.2.     Mengatur lebih lanjut seluruh kegiatan bidang-bidang dalam Petunjuk Teknis.

7.    Penanggung-Jawab di sektor pelayanan

        7.1.     Mengatur jadual dan tempat ibadah di masing –masing sektor pelayanan. 

        7.2.     Membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam pembinaan dan pelayanan di sektor pelayanan.

        7.3.     Berkoordinasi dengan pengurus inti dalam melaksanakan program kerja.

        7.4.     Mediasi komunikasi antara pengurus inti dan anggota.

        7.5.     Mengatur jadwal perkunjungan kepada anggota di sektor pelayanan

Pasal  13

Pengadaan Pengurus dan Pelayan

1.    Pengadaan Pengurus dan Pelayan Pelayananan Kategorial (Pelayanan Anak  dan Persekutuan Teruna), ditetapkan oleh Majelis Jemaat dengan berpedoman pada Tata Gereja GPIB Tahun 2010 Peraturan Nomor 15 dan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Pengurus dan Pelayan Pelayanan Kategorial  yang diterbitkan oleh Majelis Sinode.

2.    Persyaratan untuk dipilih menjadi Pengurus dan Pelayan Pelayananan Kategorial(Pelayanan Anak dan Persekutuan Teruna).

        2.1.     Persyaratan kualitatif.

                    2.1.1.   Tidak berada dalam penggembalaan khusus.

                    2.1.2.   Memiliki semangat pengabdian yang tinggi, setia dan taat dalam penatalayanan GPIB serta senantiasa menjaga kemurnian ajaran geraja dalam kesetiaan kepada Tuhan Yesus Kristus.

                    2.1.3.   Sehat jasmani dan rohani.

                    2.1.4.   Mampumelaksanakan Panggilan dan Pengutusan Gereja secara bertanggungjawab.

                    2.1.5.   Memenuhi persyaratan kualitatif lainnya sesuai Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Pengurus Pelayanan Kategorial yang diterbitkan oleh Majelis Sinode.

                    2.1.6.   Aktif  dalam kegiatan gerejawi di jemaat.

        2.2.     Persyaratan Administratif

                    2.2.1.   Bertempat tinggal di wilayah pelayanan jemaat.

                    2.2.2.   Sekurang-kurangnya sudah 1 (satu) tahun menjadi warga sidi jemaat, termasuk warga sidi dari gereja se-azas.

                    2.2.3.   Terdaftar dalam Jemaat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan pada saat pemilihan.

                    2.2.4.   Wajib menunjukkan Surat Baptis dan Surat Sidi Gereja.

                    2.2.5.   Jika sudah kawin harus menunjukkan Surat Kawin Gereja dan Akte Perkawinan dari Catatan Sipil.

                    2.2.6.   Sekurang-kurangnya berijasah Sekolah Menengah Umum atau sederajat, kecuali dalam kondisi keterbatasan sumber daya dan atas pertimbangan dari Majelis Jemaat.

                    2.2.7.   Bukan isteri atau suami Pendeta yang ditugaskan oleh Majelis Sinode di Jemaat, kecuali janda atau duda pendeta.

                    2.2.8.   Bukan pegawai atau tenaga honorer GPIB.

                    2.2.9.   Pelayan Pelayananan KategorialPelayanan Anak dan Pelayan Pelayananan KategorialPersekutuan Teruna adalah warga sidi yang bterdaftar di jemaat. 

                    2.2.10.Khusus Pelayan Pelayananan Kategorial Persekutuan Teruna, berusia minimal 5 (lima) tahun di atas anak layan.

3.    Apabila ada penambahan Pelayan Pelayananan Kategorial(Pelayanan Anak dan Persekutuan Teruna), maka Pengurus Pelayanan Kategorial yang bersangkutan menyampaikan usulan nama-nama Calon Pelayan kepada Majelis Jemaatmelalui Pelaksana Harian Majelis Jemaat untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan.

  

Pasal 14

Mekanisme Pemilihan

Pengurus dan Pelayan

1.         Pemilih adalah:

1.1.        Pengurus dan Pelayan untuk Pelayanan Kategorial Pelayanan Anak dan Pelayananan KategorialPersekutuan Teruna

1.2.        Pengurus dan Anggota untuk Pelayanan Kategorial :  Gerakan Pemuda, Persekutuan Kaum Perempuan,  Persekutuan Kaum Bapak, dan Persekutuan Kaum Lanjut Usia.

2.         Prosedur Pemilihan:

2.1.        Penanggung jawab pemilihan adalah Ketua III Pelaksana Harian Majelis Jemaat yang bertindak untuk dan atas nama Majelis Jemaat.

2.2.        Majelis Jemaat menunjukkan dan menetapkan pelaksana pemilihan berikut tugas dan tanggung jawabnya.

2.3.        Pelaksana pemilihan kehilangan hak memilih dan dipilih

3.         Pelaksanaan Pemilihan adalah sebagai berikut:

3.1.        Pemilihan dilakukan dengan diawali Ibadah dan pengarahan tentang pelaksanaan pemilihan oleh Ketua III Pelaksana Harian Majelis Jemaat.

3.2.        Pemilihan dilakukan dalam 3 (tiga tahap):

3.2.1.       Tahap penjaringan kesediaan calon

3.2.2.       Tahap pencalonan

3.2.3.       Tahap pemilihan

3.3.        Pada pemilihan dengan cara penentuan anggota Pelayanan Kategorial yang bersangkutan, maka:

3.3.1.            Pertemuan memilih bakal calon pengurus dari setiap sektor pelayanan.

3.3.2.            Dari hasil pemilihan butir 3.3.1, dipilih calon pengurus sesuai struktur yang telah ditetapkan

3.4.        Nama-nama  Calon Pengurus Pelayanan Kategorial, Calon Pelayan Pelayananan KategorialPelayanan (Pelayanan Anakdan Persekutuan Teruna)yang terpilih,  diumumkan dalam Warta Jemaat selama 2 (dua) hari Minggu berturut-turut

3.5.        Pengurus Pelayanan Kategorial danPelayan Pelayanan Kategorial(Pelayanan Anak dan Persekutuan Teruna), ditetapkan dengan Surat Keputusan Majelis Jemaat dan diteguhkan pada salah satu ibadah hari Minggu di jemaat.

Pasal 15

Masa Tugas Pengurus

1.         Masa tugas Pengurus Pelayanan Kategorial disesuaikan dengan masa tugas Pelaksana Harian Majelis Jemaat.

2.         Seorang Anggota Pengurus Pelayanan Kategorial hanya boleh dipilih untuk 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut. Setelah melewati masa jedah 1 (satu) periode, dapat dipilih kembali.

Pasal  16

Jabatan Rangkap

Demi pemerataan dan peningkatan pelayanan dalam jemaat, maka:

1.       Pengurus Pelayanan Kategorial danPelayan Pelayanan Kategorial(Pelayanan Anak dan Persekutuan Teruna), tidak dapat dirangkap oleh Fungsionaria Majelis Jemaat . 

2.       Sebaliknya Pengurus Pelayanan Kategorial dan  Pelayan Pelayanan Kategorial(Pelayanan Anak dan Persekutuan Teruna)tidak dapat merangkap sebagai Fungsionaris Majelis Jemaat.

3.       Pengurus Pelayanan Kategorial danPelayan Pelayanan Kategorial(Pelayanan Anak dan Persekutuan Teruna)tidak boleh merangkap sebagai Pengurus Komisi.

4.       Pengurus Pelayanan Kategorial dan  Pelayan Pelayanan Kategorial(Pelayanan Anak dan Persekutuan Teruna) tidak dapat merangkap menjadi Pengurus Pelayanan Kategoriallainnya.

5.       Apabila Pengurus Pelayanan Kategorialterpilih menjadi Dewan Pelayanan Kategorialatau Pengurus Departemen ditingkat sinodal, maka  status jabatan yang bersangkutan sebagai Pengurus Pelayanan Kategorialdi jemaat harus dilepaskan.

  

Pasal  17

Pemberhentian Pengurus dan Pelayan

1.     Pengurus Pelayanan Kategorial dan  Pelayan Pelayanan Kategorial(Pelayanan Anak dan Persekutuan Teruna)dapat diberhentikan jika  yang bersangkutan  mengundurkan diri atau selama 3(tiga) bulan berturut-turut tidak memenuhi tanggung-jawabnya sebagai Pengurus dan Pelayan  tanpa alasan yang dapat diterima.

2.     Jika Pengurus Pelayanan Kategorial danPelayan Pelayanan Kategorial(Pelayanan Anak dan  Persekutuan Teruna)terbukti  melakukan  perbuatan  amoral atau  terbukit  melakukan  tindak pidana, maka yang bersangkutandiberhentikansebagaiPengurusdan Pelayan.

3.       Pemberhentian  sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan 2 pasal ini diputuskan oleh Rapat Pelaksana Harian Majelis Jemaat setelah mendapat laporan tertulis dari pengurus Pelayanan Kategorialyang bersangkutan.

Pasal  18

Pengisian Lowongan

1.       Pengisian lowongan Pengurus Pelayanan Kategorial dapat dilakukan apabila :

1.1.      Ada Pengurus  yang mengundurkan diri atau meninggal dunia.

1.2.      Ada Pengurus yang pindah ke luar wilayah pelayanan jemaat.

1.3.      Ada pemberhentian Pengurus sebagaimana dimaksud pada pasal 17 (tujuh belas) Peraturan ini.

2.       Pengisian lowongan Pengurus harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam  pasal 13 (tiga belas)  peraturan ini.

Pasal  19

Pertemuan  dan  Rapat

Pertemuan dan Rapatyang diadakan dalam lingkup Pelayanan Kategorial  dimaksudkan untuk:

1.       Membicarakan hal-hal yang menyangkut penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pelayanan Kategorial  sebagai bagian tak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Jemaat.

2.       Mengadakan evaluasi atas kegiatan-kegiatan pelayanan yang sudah dikerjakan dan menyiapkan kegiatan – kegiatan pelayanan  yang akan dikerjakan.

Pasal20

Surat Menyurat

1.       Sura tmenyurat  yang dilakukan oleh Pelayanan Kategorial keluar jemaat, harus dengan sepengetahuan Pelaksana Harian Majelis Jemaat,  menggunakan nomor surat keluar Majelis Jemaat, dan diarsipkan dalam arsip Majelis Jemaat.

2.       Surat menyurat yang dilakukan oleh Pelayanan Kategorial  dalam  jemaat  (dalam lingkup Pelayanan Kategorial yang bersangkutan,  antar Pelayanan Kategorial, ke Unit Misioner, dan ke Majelis Jemaat),  cukup ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau Bendahara atau Pengurus yang lain atas wewenang yang diberikan kepadanya.

3.       Surat keluar dan surat masuk harus diarsipkan dalam Arsip Majelis Jemaat.

  

Pasal  21

Serah Terima Pengurus

1.       Serah terima dari  Pengurus  Pelayanan Kategorial yang akan berakhir masa tugasnya kepada Pengurus Pelayanan Kategorial yang baru, dilakukan dihadapan Rapat Anggota dan disaksikan oleh Pelaksana Harian Majelis Jemaat.

2.       Naskah serah terima Pengurus Pelayanan Kategorial harus menyertakan :

2.1.   Laporan kegiatan Pengurus Pelayanan Kategorial yang akan berakhir masa tugasnya.

2.2.   Daftar nama anggota.

2.3.   Daftar inventaris yang dimiliki.

2.4.   Laporan keuangan selama masa bertugas.

2.5.   Arsip surat – surat keluar dan surat – surat masuk.

  

Pasal  22

Alat-alat Pelayanan

1.       Untuk lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam koordinasi dan komunikasi Pelayanan Kategorial, dapat  ditempuh langkah – langkah sebagai berikut :

1.1.  Membentuk  Pelayanan Kategorial di setiap Sektor  Pelayananyang ada dalam jemaat.

1.2.  Mengangkat seorang Koordinator Pelayanan Kategorial di sektor pelayanan sebagai penanggung jawab kegiatan.

2.       Untuk melaksanakan kegiatan pelayanan sesuai sifat dan bentuk kegiatannya, Pengurus Pelayanan Kategorial dapat membentuk Tim Kerja dan menyampaikannya kepada Pelaksana Harian Majelis Jemaat untuk ditetapkan dengan Surat Tugas atau Surat Keputusan.

P a s a l  23

Ketentuan Penutup

1.         Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat ini berlaku sejak tanggal disahkan oleh Majelis Sinode GPIB.

2.         Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat ini akan diatur dan ditetapkan dalam Sidang Majelis Jemaat.

3.         Dengan berlakunya Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat ini, Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat sebelumnya tentang  Pelayanan Kategorial dinyatakan tidak berlaku lagi.

                                                                                                                                                

                                                                        Ditetapkan di     :  Balikpapan

Pada tanggal      : 27 April 2012

MAJELIS JEMAAT GPIB JEMAAT “GETSEMANI” BALIKPAPAN

PELAKSANA HARIAN

Pdt. I. Nyoman Djepun, S.Th.                             Pnt. Nova Karyoto Pangau, SH.

                  Ketua                                                                               Sekretaris

Disahkan pada tanggal 08 Juli 2014

Oleh

Majelis Sinode

Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat

Pdt. M. F. Manuhutu, M.Th.                                       Pdt. Adriaan Pitoy, M.Min.

        Ketua Umum                                                                   Sekretaris Umum