GPIB GETSEMANI BALIKPAPAN
Dilembagakan 28 Januari 2007, oleh Pdt. J.D. SIHITE, MA (Ketua 1 Majelis Sinode)
Menjadi Jemaat yang ke 275. Sesuai SK. MS. 0801/I-07/MS.XVIII/Kpts. Alamat : Jl. Soekarno – Hatta, Balikpapan. Tlp/Fax. (0542) 860667 Norek. BNI Taplus. 0196346488 / Norek. Panitia, Mandiri. 1490007212154. Email : gpibgetsemani@yahoo.co.id / getsemani.balikpapan@gpib.or.id

"MOHON DUKUNGAN DOA ATAS RENCANA PEMBANGUNAN KEMBALI GEDUNG GEREJA GPIB GETSEMANI".

Tim Penyelesaian Pembangunan

Tim Penyelesaian Pembangunan
Daud Hendrawan
James Zeke
Yahya Fanjie
Edi Karyoto
Samianto


08 Juli 2014

PPMJ No. 6, tentang Perbendaharaan Jemaat dan Cara Pengelolaannya

PERATURAN PELAKSANAAN MAJELIS JEMAAT NOMOR  6
GPIB JEMAATGETSEMANI BALIKPAPAN
Tentang


PERBENDAHARAAN JEMAAT DAN CARA PENGELOLAANNYA

Pasal  1
Pengertian

Perbendaharaan Jemaat adalah segala harta milik GPIB  yang ada di GPIB Jemaat  “GETSEMANI” Balikpapan,  dikelola oleh Majelis Jemaat,  dan  terdiri dari:
1.       Uang tunai yang disimpan di kas Jemaat, di bank dan surat-surat berharga lainnya.
2.       Hutang Piutang dengan pihak lain
3.       Harta bergerak dan harta tak bergerak

Pasal  2
Harta Milik Dan Pengelolaannya

1.         Harta Milik
1.1      Harta milik GPIB yang dikelola Majelis Jemaat terdiri dari :
1.1.1.   Harta Bergerak  : kendaraan bermotor roda 4 (empat), roda 2 (dua),
peralatan kantor dan perlengkapan pastori, perlengkapan rumah kostor, perlengkapan Guest House.
1.1.2.   Harta Tak Bergerak :  gedung gereja, kantor, pastori, gedung serba guna,                              rumah kostor dan guest house.
         1.2    Pengurusan sertifikat kepemilikan Harta Tak Bergerak di jemaat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dilakukan oleh Majelis Sinode bekerja sama dengan Fungsionaris Majelis Jemaatyang diberi kuasa oleh Majelis Sinode.
         1.3    Penyimpanan sertifikat kepemilikan Harta Tak Bergerak di jemaat disimpan ditempat penyimpanan resmi di Majelis Sinode, sedangkan salinannya disimpan oleh Majelis Jemaat.
                1.4    Dokumen tanda kepemilikan Harta Bergerak dan surat-surat berharga disimpan di brankas atau ditempat yang aman sesuai keputusan Sidang Majelis Jemaat.
         1.5    Pemeliharaan Harta Bergerak dan Harta Tak Bergerak milik GPIB yang dikelola Majelis Jemaat menjadi tanggungjawab Majelis Jemaat.
         1.6    Harta milik GPIB yang dikelola Majelis Jemaat berupa Harta Tak Bergerak yang hendak dialihkan hak kepemilikannya harus mendapat persetujuan dan pengesahan oleh dan di dalam Persidangan Sinode/Persidangan Sinode Tahunan dan  dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Tata Gereja serta perundang-undangan yang berlaku.
         1.7    Pengajuan rencana pengalihan harta milik GPIB berupa Harta Tak Bergerak sebagaimana dimaksud pada butir 1.6 pasal ini, harus disertai dengan suatu perencanaan secara rinci yang berisi alasan pengalihan dan rencana penggunaan hasil pengalihan yang dibuat oleh tenaga ahli di bidang tersebut dengan didukung oleh suatu studi kelayakan.
         1.8.  Rencana pengalihan Harta Tak Bergerak sebagaimana dimaksud pada butir 1.7 pasal ini, wajib disampaikan kepada  Majelis Sinode selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum Persidangan Sinode / Persidangan Sinode Tahunan.
         1.9.  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 1.6, 1.7 dan 1.8 pasal ini juga berlaku untuk transaksi Tukar Guling (Ruilslag) dan Bangun Kelola Serah (Built Operate Transfer).
         1.10        Tanpa melalui keputusan Persidangan Sinode/Persidangan Sinode Tahunan, baik Majelis Sinode, Majelis Jemaat dan pihak lain, tidak diperkenankan menguasai atau mengagunkan harta milik GPIB yang dikelola Majelis Jemaat.
         1.11        Setiap tindakan pelepasan atas hak atau mengagunkan harta milik GPIB yang dikelola Majelis Jemaat, tanpa melalui prosedur dan  ketentuan-ketentuan di atas akan dikenai sanksi hukum, baik perdata maupun pidana.
         1.12        Harta milik GPIB yang dikelola Majelis Jemaat berupa gedung gereja, gedung-gedung lainnya dan harta bergerak berupa kendaraan bermotor harus diasuransikan.
         1.13        Untuk membeli atau dengan cara lain untuk mendapatkan hak atas harta bergerak dan tidak bergerak, harus berdasarkan Program Kerja dan Anggaran Jemaat yang ditetapkan dalam Sidang Majelis Jemaat.
         1.14        Harta milik berupa aktiva tetap harus dijaga dan diamankan baik fisik maupun administrasinya, harus dirawat secara berencana (planned maintenance) dan berada di bawah tanggung jawab Ketua IV.
                         Khusus untuk perawatan dan perbaikan gedung gereja, kantor dan rumah dinas pendeta, cara pelaksanaannya diatur sebagai berikut :
                         1.14.1       Biaya sampai dengan Rp. 25.000.000,- dilaksanakan berdasarkan penunjukan langsung oleh Pelaksana Harian Majelis Jemaat.
                         1.14.2       Biaya diatas Rp. 25.000.000.- dilaksanakan tender oleh Pelaksana Harian Majelis Jemaat.
         1.15        Untuk pengadaan/pembangunan gedung gereja, bangunan kantor dan pastori, pelaksanaannya harus melalui tender terbuka.
                 
2.      Pengelolaan Harta Milik
         2.1.         Harta milik GPIB yang dikelola Majelis Jemaat,pengelolaannya berada dibawah tanggungjawab Ketua IV Pelaksana Harian Majelis Jemaat untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
                          2.1.1.    Mencatat semua harta milik yang dikelola Majelis Jemaat pada bank data dan harus didaftarkan dalam buku inventarisjemaat.
                          2.1.2.    Penyusutan aktiva (depresiasi) tidak diadakan.
                          2.1.3.    Membuat daftar inventaris yg ditempatkan pada tiap-tiap ruangan yang dapat dilihat dengan mudah.
                          2.1.4.    Memberi nomor urut, kode ruangan, lokasi dan tahun perolehan pada setiap inventaris.
                          2.1.5.    Harta milik berupa aktiva tetap harus dijaga dan diamankan baik fisik maupun administrasinya, harus dirawat secara berencana.
                          2.1.6.    Khusus untuk perawatan dan perbaikan gedung gereja, kantor dan rumah dinas pendeta, pelaksananya diatur sebagai berikut :
                      2.1.6.1.    Biaya sampai dengan Rp. 25.000.000,- dikerjakan berdasarkan penunjukan langsung oleh Pelaksana Harian Majelis Jemaat.
                      2.1.6.2.    Biaya diatas Rp. 25.000.000,- diadakan tender oleh Pelaksana Harian Majelis Jemaat.
                          2.1.7.    Menghapuskan inventaris yang sudah tidak layak pakai sesuai ketentuan  yang ditetapkan dalam Sidang Majelis Jemaat  dengan membuat Berita Acara  Penghapusan Inventaris.

         2.2.         Majelis Jemaat berkewajiban menyediakan perumahan/pastori beserta perabot yang layak pakai kepada Pendeta atau Pendeta – Pendeta yang ditugaskan oleh Majelis Sinode di jemaat dan mencatatnya dalam buku inventaris jemaat.
                        2.2.1.    Pelaksana Harian Majelis Jemaat yang diwakili oleh Ketua IV harus mencatat inventaris di pastori sebelum Pendeta yang ditugaskan oleh Majelis Sinode   menempati pastori dan menjelang Pendeta yang bersangkutan meninggalkan pastori karena alih tugas.
                        2.2.2.    Pendeta yang akan alih tugas dari jemaat harus meninggalkan pastori selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah serah terima jabatan.

       2.3.         Harta milik GPIB yang dikelola Majelis Jemaat  berupa harta tak bergerak yang hendak dialihkan kepemilikannya, harus mengikuti ketentuan dalam Tata Gereja GPIB Tahun 2010 Peraturan Nomor 6 tentang Perbendaharaan GPIB.

3.    Penggunaan Harta Milik di Pastori
        3.1.         Semua harta milik GPIB yang dikelola Majelis Jemaat dipastori dapat digunakan oleh Pendeta yang menempati pastori.
        3.2.         Sebelum Pendeta menempati pastori, PelaksanaHarian Majelis Jemaat  cq Ketua IV terlebih dahulu memeriksa kondisi inventaris yang berada di pastori.
        3.3.         Pemakaian fasilitas berupa rumah dinas oleh Pendeta yang ditugaskan oleh Majelis Sinode di jemaat harus dibuatkan Surat Perjanjian Penggunaan Fasilitas tersebut yang ditanda tangani oleh salah satu Ketua Pelaksana Harian Majelis Jemaat yang ditunjuk dalam rapat Pelaksana Harian Majelis Jemaat.

Pasal  3
Penerimaan dan Pengeluaran

1.       Penerimaan
1.1.    Penerimaan Jemaat terdiri atas :
1.1.1.   Penerimaan Rutin, digunakan untuk membiayai Pengeluaran Rutin.
Selisih lebih Penerimaan Rutin dan Pengeluaran Rutin dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Non Rutin.
1.1.2.   Penerimaan Non Rutin, digunakan untuk membiayai Pengeluaran Non Rutin
Apabila Penerimaan Non Rutin tidak cukup untuk membelanjakan pengeluaran Non Rutin, maka Komisi Pembangunan Ekonomi Gereja harus mengusahakan dana melalui kegiatan pengadaan dana.
1.1.3.   Penerimaan Proyek, digunakan untuk membiayai Pengeluaran Proyek.

1.2.   Penerimaan Jemaat diperoleh dari :
1.2.1.   Persembahaan wajib, yaitu persembahan persepuluhan warga jemaat.
1.2.2.   Persembahan khusus, yaitu  persembahan syukur warga jemaat.
1.2.3.   Persembahan sukarela, yaitu  persembahanwarga jemaat dalam ibadah jemaat.
1.2.4.   Pemberian/sumbangan perorangan atau lembaga/badan-badan lain yang tidak mengikat,baik berupa uang, dan barang maupun penghibahan harta bergerak/harta tak bergerak.
1.2.5.   Bantuan dari Pemerintah untuk kepentingan gereja/jemaat.
1.2.6.   Hasil usaha pemanfaatan harta milikjemaat  yang tidak bertentangan dengan Tata Gereja maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
1.2.7.   Penerimaan dari hasil penyimpanan uang di bank atas namajemaat.
1.2.8.   Penerimaan lain-2 yang tidak bertentangan dengan Tata Gereja maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku
1.2.9.   Penerimaan Proyek.

1.3.   Sepersepuluh dari jumlah penerimaan rutin, yaitu : jumlah Persembahan Persepuluhan setiap bulan, ditambah jumlah Persembahan Syukur setiap bulan, ditambah jumlah Persembahan Sukarela setiap bulan, harus disisihkan untuk disetor sebagai Persembahan Persepuluhan Jemaat kepada Majelis Sinode.

2.       Pengeluaran
PengeluaranJemaat terdiri atas :
1.2.    Pengeluaran Rutin
1.3.    PengeluaranNon Rutin
1.4.    Pengeluaran Proyek

Pasal  4
Perbendaharaan Jemaat

Ruang lingkup kegiatan Perbendaharaan Jemaat adalah sebagai berikut :
1.      Menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang, termasuk uang di bank.
2.      Menyimpan, memelihara dan mengelola harta milik termasuk dokumen pendukungnya sebagaimana mestinya.
3.      Mengelola dengan cermat kewajiban / hutang dan piutang Perbendaharaan Jemaat.
4.      Menyusun, memutakhirkan dan mengimplementasikan anggaran penerimaan dan pengeluaran serta mengevaluasi realisasinya.
5.      Menyelenggarakan catatan pembukuan yang memenuhi ketentuan yang ditetapkan.
6.      Menyusun laporan keuangan yang tepat waktu dan relevan sesuai jadwal yang ditentukan

Pasal  5
Tahun Buku dan Sistem Pengelolaan

1.      Tahun Buku Anggaran Jemaat dimulai  pada 01 April dan berakhir pada 31 Maret tahun berikutnya.
2.      Sistem pengelolaan Perbendaharaan Jemaat menganut sistemSentralisasi Keuangan.
3.      Pelaksana Harian Majelis Jemaat  wajib membuat dan menyampaikan laporan keuangan triwulan kepada Majelis Sinode setelah diadakan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat dan disahkan oleh Sidang Majelis Jemaat.
4.      Bendahara bersama Ketua IV Pelaksana Harian Majelis Jemaat wajib membuat dan menyampaikan laporan keuangan dan daftar kekayaan, inventaris dan hutang piutang setiap akhir tahun buku untuk disampaikan kepada Sidang Majelis Jemaat  setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat. Laporan dimaksud selanjutnya disampaikan kepada Majelis Sinode.
5.      Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 3 (tiga) dan 4 (empat) pasal ini, format laporannya diatur dalam Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Perbendaharaan Jemaat.
  
Pasal   6
Prosedur Pengelolaan

1.      Penerimaan Keuangan
         1.1.         Semua persembahan yaitu Persembahan Persepuluhan, Persembahan Syukur, dan Persembahan  Sukarela yang disampaikan pada ibadah hari Minggu, langsung dihitung oleh presbiter petugas ibadah selesai ibadah dan tidak diperkenankan untuk melakukan penukaran uang.
         1.2.         Hasil penghitungan persembahan sebagaimana dimaksud pada butir 1.1 pasal 6 pasal ini, dicatat dan ditandatangani oleh presbiter petugas ibadah, yaitu  Pelayan 1 dan Pelayan 4 dalam Berita Acara rangkap 2 (dua) dengan rincian :
                         1.2.1.        Lembar pertama untuk Bendahara
                                            1.2.2.        Lembar kedua untuk pemegang kas (kasir) dan disimpan didalam brankas (lemari besi/khasanah)
         1.3.         Uang yang telah dihitung dan dicatat dalam Berita Acara sebagaimana dimaksud pada butir 1.2 pasal ini, diserahkan kepada Bendahara atau pemegang kas untuk dibukukan dan tidak boleh digunakan sebelum disetorkan ke Bank. Penyetorannya harus dilakukan selambat-lambatnya 3 (hari) sejak Berita Acara ditandatangani.
         1.4.         Semua persembahan yaitu Persembahan Persepuluhan, Persembahan Syukur dan Persembahan Sukarela yang disampaikan pada ibadah keluarga rutin atau ibadah keluarga lainnya  disektor pelayanan dan diluar sektor pelayanan, setelah dihitung dan dicatat serta ditandatangani pada Berita Acara oleh Pelayan Firman dan salah satu presbiter petugas ibadah, diserahkan kepada kasir selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak Berita Acara ditandatangani.
         1.5.         Persembahan pada ibadah Pelayanan Kategorial wajib dihitung, dicatat, dan ditandatangani pada Berita Acara oleh Pelayan Firman dan petugas ibadah.Persembahan pada ibadah Pelayanan Kategorial Pelayanan Anak dan Persekutuan Teruna ditanda tangani oleh Pengurus Pelayanan Kategorial Pelayanan Anak dan Persekutuan Teruna.Selanjutnya persembahan tersebut diserahkan kepada kasir selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak Berita Acara ditandatangani.
         1.6.         Semua hasil usaha dana harus dibuat Berita Acara dan disetor ke kas Jemaat selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah selesai pelaksanaan usaha dana oleh Penyelenggara.

2.    Pengeluaran Keuangan
         Semua pengeluaran untuk keperluan pelayanan dilakukan berdasarkan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Jemaat.
         2.1.         Pengeluaran harus sesuai dengan Program Kerja dan Anggaran Jemaat yang telah ditetapkan dalam Sidang Majelis Jemaat. 
         2.2.         Pengeluaran yang diajukan diluar Program Kerja dan Anggaran Jemaatoleh UnitMisioner dan atau kegiatan Sinodal dan yang lain, harus mendapat persetujuan Sidang Majelis Jemaat atau Rapat Pelaksana Harian Majelis Jemaat.
         2.3.         Bendahara harus membuat perencanaan pengeluaran keuangan mingguan (cash budget) yang telah mendapat persetujuan Rapat Pelaksana Harian Majelis Jemaat.
         2.4.         Setiap unit misioner wajib menyusun dan mengajukan proposal pelaksanaan kegiatan non rutin kepada Pelaksana Harian Majelis Jemaat sesuai Program Kerja dan Anggaran selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan.
         2.5.         Semua pengeluaran untuk pelayanan berdasarkan persetujuan  dan dapat dilakukan secara berjenjang : Bendahara, Rapat PHMJ dan SMJ, dan akan diatur dalam Petunjuk Teknis.

3.    Penyimpanan Uang
         3.1.         Uang Jemaat disimpan di bank pemerintah atas nama Majelis Jemaat GPIB Jemaat GETSEMANI Balikpapan sesuai keputusan Sidang Majelis Jemaat.
         3.2.         Uang kas kecil yang disimpan dikantor Majelis Jemaat maksimum Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu Rupiah) sesuai keputusan Sidang Majelis Jemaat.
         3.3.         Uang yang disimpan di bank atas nama Majelis Jemaat hanya dapat dikeluarkan berdasarkan otorisasi Bendahara bersama Ketua IV atau Ketua Majelis Jemaat sesuai specimen pada bank.

4.      Pengawasan
         4.1.         Pengawasan atas penerimaan dan pengeluaran uang (kas opname) dilakukan setiap hari kerja oleh Bendahara.
         4.2.         Menjelang selesai jam kerja, pemegang kas/kasir wajib memberi laporan kepada Bendahara atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran uang serta saldo kas.

Pasal   7
Tata Laksana Pembukuan

1.      Tata laksana pembukuan Perbendaharaan Jemaat  harusmemperhatikan hal-hal berikut.
         1.1.         Pencatatan mutasi keuangan dan harta milik jemaat secara benar, tertib dan teratur dengan bukti-bukti pendukung yang memenuhi syarat Standard Akuntansi Indonesia (SAI).
         1.2.         Pemeriksaan/kontrol pembukuan yang baik dan benar.
         1.3.         Penyusunan anggaran penerimaan dan pengeluaran secara efektif dan efisien dengan menggunakan kode mata anggaran.
         1.4.         Penyusunan laporan keuangan penerimaan dan pengeluaran tepat waktu  sesuai jadual yang ditentukan.

2.      Sistem pembukuan Perbendaharaan Jemaat menggunakan:
         2.1          Buku Harian (Kas, Bank, Memorial)
         2.2          Buku Besar dan Buku Pembantu (kartu-kartu)
         2.3          Daftar Perhitungan Penerimaan dan Pengeluaran

3.      Setiap akhir bulan, diadakan pemeriksaan  (kas opname) oleh Bendahara bersama Fungsionaris Pelaksana Harian Majelis Jemaat yang ditugaskan untuk memeriksa kebenaran formal dari bukti penerimaan dan pengeluaran kas yang telah dibukukan dan hasilnya dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan.

3.      Setiap akhir bulan, Bendahara bersama Fungsionaris Pelaksana Harian Majelis Jemaat yang ditugaskan  memeriksa kesesuaian saldo buku bank dengan rekening koran bank yang diterima dari bank.

4.      Setiap akhir tahun buku Majelis Jemaat wajib menyusun dan memutakhirkan daftar inventaris  jemaat.

Pasal   8
Laporan Keuangan

1.      Laporan keuangan terdiri atas :
         1.1.         Laporan Penerimaan dan Pengeluaran
         1.2.         Laporan Harta Milik Bergerak dan Tidak Bergerak .
         1.3.         Catatan atas Laporan Keuangan.

2.      Pelaksana Harian Majelis Jemaat membuatInformasi Keuangan Mingguan dan dimuat dalam warta Jemaat.

3.      Pelaksana Harian Majelis Jemaat membuat :
         3.1.  Laporan Keuangan Triwulan untuk diinformasikan  kepada Sidang Majelis Jemaat  setelah
                   diperiksa oleh Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat.
         3.2. Laporan Keuangan Tahunan untuk disampaikan kepada Sidang Majelis Jemaat setelah
                  diperiksa oleh Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat.Selanjutnya menyampaikan
         3.3. Laporan Keuangan sebagaimna dimaksud pada butir  3.1. dan 3.2 pasal ini harus diteruskan
                  kepada Majelis Sinode untuk diketahui.

4.      Pelaksana Harian Majelis Jemaat pada akhir masa tugasnya wajib membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan kepada Sidang Majelis Jemaat setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat.

5.      Dalam rangka alih tugas Ketua Majelis Jemaat, Pelaksana Harian Majelis Jemaatwajib membuat Laporan Keuangan yang terdiri atas Laporan Kas dan Bank, daftar inventaris Jemaat yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat.

6.      Dalam setiap pergantian Pelaksana Harian Majelis Jemaat, Pelaksana Harian Majelis Jemaat yang akan berakhir masa tugasnya wajib menyampaikan Laporan Keuangan termasuk Kewajiban Jemaat yang tertunggak yang telah diperiksa oleh BPPJ untuk  dicantumkan sebagai lampiran pada Berita Acara SerahTerima.

7.      Semua Laporan Keuangan Majelis Jemaat ditandatangani oleh Ketua IV dan Bendahara Pelaksana Harian Majelis Jemaat.

8.      Unit-unit Misioner wajib membuat laporan keuangan setiap triwulan.

9.      Selesai melakukan satu kegiatan pelayanan, Pengurus Unit Misioner wajib membuat laporan pertanggung jawaban keuangan paling lambat 2 (dua) minggu setelah kegiatan berakhir.

10.   Saldo akhir setiap kegiatan wajib dikembalikan ke kas Jemaat.

Pasal   9
Sanksi

1.         Jika dalam rangka melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 (delapan) ayat 3 (tiga) peraturan ini,  terdapat ketidakcocokan antara saldo fisik kas dan buku kas, maka ditempuh penyelesaian sebagai berikut:
         1.1.         Dalam hal terjadi kelebihan fisik kas, maka kelebihan tersebut dibukukan sebagai penerimaan Majelis Jemaat.
         1.2.         Dalam hal terjadi kekurangan fisik kas yang tidak disengaja, maka kekurangan ini dibukukan sebagai piutang/ tagihan Majelis Jemaat terhadap Pemegang Kas/ Bendahara/Bendahara I, sedangkan jangka waktu penyelesaiannya ditetapkan oleh Pelaksana Harian Majelis Jemaat.
         1.3.         Dalam hal terjadi kekurangan fisik kas yang disengaja yang harus dibuktikan melalui pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat, maka Pemegang Kas (kasir) diwajibkan mengganti kekurangan dimaksud.
         1.4.         Dalam hal Pemegang Kas (kasir) menolak bertanggung jawab untuk mengganti kekurangan sebagaimana dimaksud pada butir 1.3 pasal ini, kepadanya dilakukan langkah-langkah pastoral dan bila tidak terjadi penyelesaian maka diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku.
         1.5.         Dalam hal yang bertanggung jawab atas kekurangan fisik kas sebagaimana dimaksud pada  butir 1.3 pasal ini adalah Presbiter yang tidak tunduk pada Peraturan Perbendaharaan yang berlaku, maka terhadap yang bersangkutan berlaku ketentuan yang diatur pada butir 2 pasal ini.

2.           Sanksi bagi Presbiter  yang tidak tunduk pada Peraturan Perbendaharaan Jemaat yang berlaku, dilakukan oleh Majelis Sinode atas usul Sidang Majelis Jemaat.

3.         Langkah-langkah yang perlu ditempuh sebelum pemberian sanksi, diatur sebagai berikut:
         3.1.         Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat menyurati Pelaksana Harian Majelis Jemaatdengan menjelaskan tentang penyimpangan yang ditemukan.
         3.2.         Pelaksana Harian Majelis Jemaatmembentuk Panitia Ad Hoc untuk menindak lanjuti penyimpangan yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat.
         3.3.         Pejabat yang diduga melakukan penyimpangan, dinon-aktifkan sementara dan dilakukan tindakan pastoral.
         3.4.         Pejabat yang terbukti melakukan pelanggaranberhak untuk melakukan pembelaan dalam Sidang Majelis Jemaat  yang dihadiri juga oleh Panitia Ad Hoc.
         3.5.         Sidang Majelis Jemaat  diadakan untuk memutuskan sanksi yang akan diberikan kepada pejabat yang terbukti melakukan pelanggaran.

4.      Sanksi yang dikenakan terdiri atas 3 (tiga) pilihan.
             4.1.         Menjalani Pastoral Khusus.
             4.2.         Mengganti kerugian.
             4.3.         Diselesaikan melalui jalur hukum.

5.      Jika Pejabat yang bersangkutan terbukti tidak melakukan pelanggaran, maka yang bersangkutan dipulihkan kembali pada kedudukan semula dengan hak penuh atas segala yang menjadi haknya dengan berlaku surut.

6.      Panitia Ad Hoc diangkat yang dibentuk oleh Pelaksana Harian Majelis Jemaatterdiri dari warga sidi yang berintegritas tinggi.

7.      Panitia Ad Hoc dapat menggunakan jasa kantor Akuntan Publik maupun Konsultan Hukum.

8.      Biaya Panitia Ad Hoc dibebankan pada anggaran Majelis Jemaat.

9.      Sanksi yang dijatuhkan sesuai keputusan Sidang Majelis Jemaat adalah bersifat final, dan disampaikan kepada Majelis Sinode untuk ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan.

Pasal    10
Ketentuan Penutup

1.         Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat ini berlaku sejak tanggal disahkan oleh Majelis Sinode.

2.         Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaatini, akan diatur dan ditetapkan dalam Sidang Majelis Jemaat.

3.         Dengan berlakunya Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat ini, maka Peraturan Pelaksanaan Majelis Jemaat sebelumya  tentang Perbendaharaan Jemaat dan Cara Pengelolaannya, dinyatakan tidak berlaku lagi.

                                                                        Ditetapkan di     :  Balikpapan
Pada tanggal      : 27 April 2012

MAJELIS JEMAAT GPIB JEMAAT GETSEMANI BALIKPAPAN
PELAKSANA HARIAN



Pdt. I. Nyoman Djepun, S.Th.                             Pnt. Nova Karyoto Pangau, SH.
                  Ketua                                                                               Sekretaris

Disahkan pada tanggal 08 Juli 2014

Oleh
Majelis Sinode
Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat




Pdt. M. F. Manuhutu, M.Th.                                       Pdt. Adriaan Pitoy, M.Min.
       Ketua Umum                                                                   Sekretaris Umum



0 komentar:

VISI DAN MISI GPIB

VISI

GPIB menjadi gereja yang mewujudkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaanNya

MISI

  • Menjadi Gereja yang terus menerus diperbaharui dengan bertolak dari Firman Allah, yang terwujud dalam perilaku kehidupan warga gereja, baik dalam persekutuan, maupun dalam hidup bermasyarakat.
  • Menjadi gereja yang hadir sebagai contoh kehidupan, yang terwujud melalui inisiatif dan partisipasi dalam kesetiakawanan sosial serta kerukunan dalam masyarakat, dengan berbasis pada perilaku kehidupan keluarga yang kuat dan sejahtera.
  • Menjadi Gereja yang membangun keutuhan ciptaan yang terwujud melalui perhatian terhadap lingkungan hidup, semangat keesaan dan semangat persatuan dan kesatuan warga Gereja sebagai warga masyarakat.

MOTTO

Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan dan mereka duduk makan di dalam Kerajaan Allah

Logo Pelkat

Rencana Kawasan GPIB Getsemani

Rencana Kawasan GPIB Getsemani
Untuk Perbesar Klik Gambar

Data Pembangunan

Data Pembangunan
Kegiatan Pemabngunan Getsemani